Vonis Houthi Yaman sebagai Teroris, Joe Biden Sedang 'Bermain Api'
duniaberita30.blogspot.com Amerika Serikat memanaskan kembali tensi di Timur Tengah dengan memasukkan kelompok Houthi sebagai teroris. Presiden Joe Biden pun dianggap sedang 'bermain api'.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (17/1/2024) pagi, Blinken mengatakan penetapan Kelompok Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT) muncul sebagai tanggapan atas serangan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah.
"Penunjukan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas atas kegiatan teroris yang dilakukan kelompok tersebut. Jika Houthi menghentikan serangan mereka di Laut Merah dan Teluk Aden, Amerika Serikat akan mengevaluasi kembali penunjukan ini," kata Biden, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, diketahui mulai menembakkan rudal ke Israel dan menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah tak lama setelah perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023.
Pemerintahan Biden membela keputusannya untuk menerapkan kembali penetapan SDGT terhadap Houthi, dengan mengatakan akan ada "pembagian" untuk melindungi bantuan ke Yaman.
"Penunjukan hari ini menargetkan kelompok Houthi, bukan rakyat Yaman," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby dalam konferensi pers.
Ketika ditanya mengenai dampak sanksi terhadap perundingan dengan Houthi, Kirby menjawab dengan tegas: "Tidak ada perundingan. Tidak ada tawar menawar. Ini adalah cara untuk meminta pertanggungjawaban Houthi."
Padahal kurang dari sebulan setelah menjabat pada Januari 2021, Biden telah mencabut dua sebutan "teroris" yang diberlakukan oleh pendahulunya, Donald Trump, terhadap pemberontak Houthi di Yaman.
Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai "pengakuan atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman". PBB, serta kelompok-kelompok kemanusiaan dan anggota parlemen AS, telah memperingatkan bahwa sebutan "teroris" dapat mengganggu aliran bantuan ke negara tersebut.
Sekarang, hampir tepat tiga tahun kemudian, pemerintahan Biden menerapkan kembali salah satu penetapan terhadap Houthi, dengan menyatakan mereka sebagai "kelompok Teroris Global yang Ditunjuk Khusus" di tengah serangkaian serangan di Laut Merah.
Akibatnya para pembela hak asasi manusia dan analis politik menyuarakan kekhawatiran atas dampak negatif keputusan tersebut terhadap warga sipil Yaman. Banyak juga yang mempertanyakan apakah penunjukan hari Rabu ini akan berhasil mendorong Houthi untuk mengakhiri serangan mereka.
Apa Itu SDGT?
Penetapan SDGT berfokus terutama pada keuangan individu atau kelompok. Dalam hal ini, mereka akan membekukan aset Houthi di Amerika dan melarang warga Amerika melakukan transaksi keuangan dengan kelompok tersebut.
Meskipun "hukuman perdata dan pidana dapat dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan," sebutan tersebut memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan label kedua yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap Houthi: yaitu "Organisasi Teroris Asing" atau FTO.
Label tersebut menjadikan memberikan dukungan kepada kelompok yang masuk daftar hitam sebagai kejahatan serius.
"[Penunjukan SDGT] ini bersifat minimal: membatasi akses terhadap dana dari luar negeri, akses ke pasar internasional. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki dan tidak pernah dimiliki oleh Houthi. Mereka tidak memiliki saham di Bursa Efek New York," kata Nabeel Khoury, mantan wakil kepala misi di Kedutaan Besar AS di Yaman.
Namun, Khoury mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Houthi kemungkinan besar tidak akan membedakan antara penetapan SDGT atau FTO dan akan melihat keputusan hari Rabu itu sebagai masalah yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut.
Beberapa jam setelah penunjukan tersebut diumumkan, kelompok Houthi mengatakan mereka menembakkan "rudal angkatan laut" ke sebuah kapal Amerika di Teluk Aden. Komando Pusat AS kemudian mengkonfirmasi bahwa Genco Picardy yang dimiliki dan dioperasikan AS terkena serangan, menyebabkan beberapa kerusakan tetapi tidak ada korban luka.
"Sungguh membingungkan apa yang dilakukan pemerintahan ini. Saya rasa tidak banyak pemikiran yang membahas hal ini," kata Khoury.
"Penetapan ini lebih seperti sebuah penghinaan."
Nasser juga memperingatkan bahwa penunjukan tersebut dapat makin menguatkan kelompok Houthi dan "berkontribusi dalam radikalisasi beberapa bagian masyarakat dan memperkuat sistem perekrutan Houthi."
Nasib Warga Yaman
Namun, meski penetapan SDGT "lebih sempit" dibandingkan FTO, pemerintahan Biden sadar "bahwa sanksi ini dapat memperburuk keadaan rakyat Yaman," kata Brian Finucane, penasihat program senior AS di lembaga think tank International Crisis Group.
Hal ini karena lembaga keuangan dan organisasi kemanusiaan "kemungkinan akan sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan kelompok Houthi di Yaman," terutama sampai peraturan yang jelas mengenai penunjukan kembali tersebut ditetapkan, jelas Finucane.
Pada Rabu, pemerintahan Biden mengatakan pihaknya "mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi dampak buruk penunjukan ini terhadap rakyat Yaman." Keputusan tersebut akan mulai berlaku dalam 30 hari, kata pernyataan Blinken, dan selama waktu tersebut pemerintah akan berkonsultasi dengan organisasi bantuan dan pemangku kepentingan lainnya.
Departemen Keuangan AS juga diperkirakan akan menerbitkan izin "yang mengesahkan transaksi tertentu terkait dengan penyediaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, serta pengiriman uang pribadi, telekomunikasi dan surat, serta pengoperasian pelabuhan dan bandara yang menjadi andalan masyarakat Yaman."
Namun hal itu tidak mengurangi kekhawatiran bahwa penunjukan tersebut akan berdampak negatif pada warga Yaman.
"Penetapan ini akan menambah tingkat ketidakpastian dan ancaman bagi warga Yaman yang masih terjebak dalam salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia," tutur Scott Paul, direktur asosiasi perdamaian dan keamanan di Oxfam America
"Pemerintahan Biden sedang bermain api, dan kami meminta mereka untuk segera menghindari penetapan ini dan memprioritaskan kehidupan warga Yaman sekarang."
